Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem Pemerintahan Indonesia
Sistem Pemerintahan Indonesia - Pembukaan UUD 1945 alinea iv menyebutkan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun didalam satu undang-undang basic negara Indonesia yang terbentuk didalam satu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Menurut pasal ayat UUD 1945, negara Indonesia yaitu negara kesatuan yang berupa republik. Menurut perihal itu bisa diartikan bahwa bentuk negara Indonesia yaitu kesatuan, namun bentuk pemerintahannya yaitu republik.

Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan didalam undang-undang basic adalah :

I. Indonesia adalah negara berdasar atas hukum ( rechtsstaat ).
. Negara Indonesia berdasar atas hukum ( rechtstaat ) tidak menurut kekuasaan belaka ( machtstaat )

II. Sistem konstitusional

2. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi ( hukum basic ) tidak berbentuk absolutisme ( kekuasaan yang
Tidak terbatas ).

III. Kekuasaan negara yang paling tinggi di tangan majelis permusyawaratan rakyat ( die gezamte
Staatgewalt liegi allein der majelis )

3. Kedaulatan rakyat dipegang oleh satu badan bernama majelis permusyawaratan rakyat sebagai
Penjelasan seluruh rakyat Indonesia ( vertretungsorgan des willens des staatsvolkers ) majelis ini
Mengambil keputusan undang-undang basic serta mengambil keputusan garis-garis besar haluan negara. Majelis ini

Mengangkat kepala negara ( presiden ) serta wakil kepala negara ( wakil presiden ). Majelis inilah
Yang memegang kekuasaan negara yang paling tinggi, tengah presiden mesti menggerakkan haluan negara
Menurut garis-garis besar yang sudah ditetapkan oleh majelis, bertunduk serta bertanggung jawab kepada
Majelis. Ia adalah mandataris dari majelis. Ia berwajib menggerakkan putusan -putusan majelis,
Presiden tidak neben, adakan namun untergeordnet pada majelis.

IV. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang paling tinggi dibawah majelis.
Di bawah majelis permusyawaratan rakyat, presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang
Paling tinggi. Saat menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan serta tanggung jawab yaitu di tangan
Presiden ( concentration of power and responsibility upon the president ).

V. Presiden tidak bertanggung jawab pada dewan perwakilan rakyat.
Di sampingnya presiden yaitu dewan perwakilan rakyat. Presiden mesti memperoleh persetujuan
Dewan perwakilan rakyat untuk membentuk undang-undang ( gesetzgebung ) serta untuk menetapkan
Biaya pendapatan serta belanja negara ( staatsbegrooting ).
Oleh dikarenakan itu, presiden mesti bekerja bersama dengan dewan, walau demikian presiden tidak bertanggung
Jawab pada dewan, berarti kedudukan presiden tidak bergantung dari dewan.

VI. Menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab pada
Dewan perwakilan rakyat.

Presiden mengangkat serta memberhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu tidak
Bertanggung jawab pada dewan perwakilan rakyat. Kedudukannya tidak bergantung daripada
Dewan, walau demikian bergantung daripada presiden. Mereka adalah pembantu presiden.

VII. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas
Walau kepala negara tidak bertanggung jawab pada dewan perwakilan rakyat, ia bukan
Diktator, berarti kekuasaan tidak tidak terbatas. Diatas sudah ditegaskan bahwa ia bertanggung jawab
Pada majelis permusyawaratan rakyat. Jika itu ia mesti mencermati sungguh-sungguh suara
Dewan perwakilan rakyat (DPR).


teksdrama.com » kumpulan naskah drama & artikel pendidikan

Post title: Sistem Pemerintahan Indonesia
Written by: Dina Anggraeni

Bagi Anda yang ingin copy-paste artikel, dimohon dengan sangat untuk menyertakan link yang menuju ke laman artikel Sistem Pemerintahan Indonesia ini.

Jika artikel diatas bermanfaat, silakan like/bagikan dengan sahabat Anda di social media dengan menggunakan widget share dibawah ini.